Penolakan Warga Nahdliyyin Berbuah Pencabutan Lampiran Perpres

 Penolakan Warga Nahdliyyin Berbuah Pencabutan Lampiran Perpres

Bogor, PCNU – Setelah mendapat penolakan dari ulama dsan warga Nahdliyyin. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras. Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan terabut langsung disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga :  Duta Besar Uni Eropa Cambangi GP Ansor Pusat

Menurut presiden dua periode ini, keputusan tersebut diambil setelah menerima masukan dari Nahdlotul Ulama (NU) dan berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

” Usai menerima masukan-masukan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU, MUI, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.

Mengulas, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Baca Juga :  Seru! Momen Buka Puasa Bersama di Pesantren

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021.

Related post