Sistem Khilafah yang Absurd

 Sistem Khilafah yang Absurd

PCNU Online, Sistem khilafah itu harus diletakkan sejajar dengan sistem-sistem lain dalam ketata-negaraan, seperti sistem demokrasi, meritokrasi, bahkan kerajaan. Bukan seperti pandangan segelongan saudara kita yang menempatkannya sebagai hal yang wajib, dan jika mengingkarinya kufur.

Dalam Islam, yang wajib itu memiliki atau mengangkat pemimpin. Sistem apapun, tidak lah ada ketentuan atau keharusan. Sebab yang dipertanggung-jawabkan adalah kepemimpinan itu sendiri. Dalam rangka menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kezhaliman. Bukan sistemnya. Sehingga, jika ada pertanyaan, wajibkah mendirikan khilafah? Jawabannya, Tidak. Tapi wajibkan mengangkat pemimpin, jawabannya, Ya.

Inilah yang mesti diluruskan bahwa kata “khilafah” dalam teks klasik tidak otomatis bermakna sistem pemerintahan Islam (SPI). Ini yang disalahpahami, dan terus asyik dalam kesalahpahaman itu.

Baca Juga :  penyebaran Agama Islam di Nusantara

Masalah kepemimpinan ini simple saja: “Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin”. Tidak ada nash yang qat’i di Al-Qur’an dan Hadis yang mewajibkan mendirikan SPI (baca: khilafah ataupun negara Islam). Yang disebut “khilafah” sebagai SPI itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku.

Nah, pertanyaan berikut, bukankah ada Hadis yang mengatakan khilafah itu akan berdiri lagi di akhir zaman? Para pejuang berdirinya khilafah percaya bahwa Nabi telah menjanjikan akan datangnya kembali khilafah di akhir jaman nanti. Mereka menyebutnya dengan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Ini dalil pegangan mereka adalah Musnad Ahmad: IV/273:

Baca Juga :  Mengapa Allah Tidak Merahasiakan Malam Nisfu Sya’ban?

“Adalah masa Kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya (menghentikannya) apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang menggigit (Mulkan ‘Adldlon), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyah), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam.” (Musnad Ahmad: IV/273).

Dengan berpegang pada dalil di atas, para pejuang khilafah menolak semua argumentasi rasional mengenai absurd-nya sistem khilafah. Mereka menganggap kedatangan kembali sistem khilafah adalah sebuah keniscayaan.

Baca Juga :  3 Tips Cantik Santriwati Dengan Masker

Ada baiknya kita bahas saja dalil di atas. Salah satu rawi Hadis di atas bernama Habib bin Salim. Menurut Imam Bukhari, “fihi nazhar”. Inilah sebabnya imam Bukhari tidak pernah menerima hadis yang diriwayatkan oleh Habib bin Salim tersebut.

Di samping itu, dari 9 kitab utama (kutubut tis’ah) hanya Musnad Ahmad yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga “kelemahan” sanad hadis tersebut tidak bisa ditolong.

Kita harus bersikap kritis terhadap hadis-hadis berbau politik. Sayangnya sikap kritis ini yang sukar ditumbuhkan di kalangan para pejuang khilafah.

Gus Nadirsyah Hosen

Komunitas Santri Gus Nadirsyah Hosen

Related post