Sosialisasi Cedaw, LKKNU Kab.Bogor Ingatkan Hakim Pengadilan Agama ‘Bahaya’ Diskriminasi Pada Perempuan

 Sosialisasi Cedaw, LKKNU Kab.Bogor Ingatkan Hakim Pengadilan Agama ‘Bahaya’ Diskriminasi Pada Perempuan

PCNUBogor– The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Cedaw)  atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, merupakan salah satu perjanjian hak asasi paling pokok dalam sistem kesepakatan internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang di dalamnya memuat kesetaraan substantif bagi perempuan. Pentingnya hal tersebut membuat LKKNU Kab.Bogor melakukan sosialisasi pada para hakim Pengadilan Agama.

“Alhamdulillah, acara sosialissi Cedaw berlangsung sejak Pukul 05.30 hingga Pukul 08.02,” kata Ketua LKKNU Kab.Bogor, dr.Nur Herawati pada Sabtu (21/08/2021)

Ia menerangkan, sosialisasi menyasar ke para hakim pengadilan agama yang ada di Indonesia via zoom.

“Seluruh hakim di Indonesia ikuti kegiatan ini,” terangnya.

Untuk diketahui, Cedaw adalah konvensi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1979, sebagai kesepakatan global yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Guna memantau dan mendorong implementasi konvensi tersebut, dibentuk Komite CEDAW yang terdiri dari 23 ahli independen tentang hak asasi perempuan dari berbagai negara.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah beberapa kali memiliki wakil di CEDAW, yaitu Ida Soekaman (1987) yang digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo (periode 1987-1990), Prof. Dr. Sunaryati Hartono (periode 1995-1998), dan Sjamsiah Achmad (periode 2001-2004). 

Baca Juga :  Meriahkan Hari Santri Nasional, Ponpes Al Mukhlisin Tampilkan Tarian Nusantara

Kiprah tokoh perempuan Indonesia di Komite CEDAW tersebut seolah sekaligus mematahkan miskonsepsi bahwa Hak Asasi Perempuan adalah produk Barat, karena nyatanya perempuan-perempuan dari Timur pun justru ikut terlibat dalam posisi strategis mengembangkan instrumen dan mekanisme implementasi CEDAW.

Keberagaman dalam Komite CEDAW juga semakin menegaskan pula bahwa Hak Asasi Perempuan adalah suatu komitmen dunia di mana semua negara seharusnya terlibat.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Hal tersebut bersifat legally binding, yang berarti ada beberapa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Indonesia. Salah satu konsekuensi meratifikasi konvensi CEDAW adalah membuat laporan pelaksanaannya kepada Komite CEDAW di PBB.

Namun, pemerintah Indonesia terakhir mengirimkan laporan pada tahun 2012 dan sesudah itu di tahun 2016 Indonesia tidak membuat laporan. Dampak serius keterlambatan pelaporan ini, anatara lain : a). menutup situasi perempuan Indonesia mendapatkan perhatian dari PBB, karena Komite tidak dapat me-review perkembangan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia maupun menyusun rekomendasi bagi Indonesia; b) Indonesia potensial dinilai komite dan negara-negara lain, tidak meletakkan isu perempuan sebagai isu penting untuk didokumentasi kemajuan dan kemundurannya oleh negara, sebagai baseline kerja-kerja bangsa kedepan.

Baca Juga :  LKKNU Kabupaten Bogor Sebar Ratusan Bingkisan Sembako ke Pantu Asuhan di Indonesia

Padahal pemerintah RI berusaha serius memajukan sejumlah hak asasi perempuan, terlepas masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, namun upaya-upaya ini tidak diketahui publik internasional; c). Indonesia harus memberikan contoh positif, agar tidak terjadi pelaziman keterlambatan pelaporan yang akan ditiru oleh negara-negara lain, yang langsung atau tidak langsung berdampak pada pengabaian hak-hak perempuan untuk mendapatkan perhatian negara.

Perkembangan Cedaw sangat dinamis dan responsif, hingga kini Komite CEDAW sudah mengeluarkan 37 General Recommendation (Rekomendasi Umum) sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Melalui Rekomendasi Umum tersebut, Komite mempunyai alat untuk me-review sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam Konvensi aslinya.

Baca Juga :  Rumus Kebahagiaan Imam Al-Ghazali

CEDAW juga telah memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap negara melalui Concluding Observation (sebelumnya disebut Concluding Comment).

Concluding Observation CEDAW kepada Indonesia yang ditandaskan pada tahun 2012 antara lain, namun tidak terbatas pada isu-isu kunci berikut :

  1. Meningkatkan kesadaran publik, kelompok agama dan para pemuka agama bahwa segala bentuk pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) sebagai praktik yang membahayakan dan melanggar HAM perempuan;
  2. Melakukan revisi kebijakan tentang perkawinan, antara lain melalui revisi UU No. 1 tahun 1974, untuk menetapkan usia perkawinan sebagai 18 tahun untuk perempuan dan laki laki, menghapuskan praktik poligami, dan menghilangkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga;
  3. Menghapus kebijakan diskriminatif terhadap perempuan;
  4. Meningkatkan kesadaran di masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak bagi perempuan dengan tujuan menghapus praktik perkawinan anak.

Adapun perkembangan dari isu-isu kunci tersebut belum dilaporkan ke Komite CEDAW, walaupun Komite sudah sempat mengirimkan follow-up letter kepada pemerintah Indonesia di tahun 2014 dan 2015.

Related post